Kamis, 01 Mei 2014

Pra-Proposal Program Hibah Bina Desa - KMPM

PROPOSAL PROGRAM HIBAH BINA DESA
Pemberdayaan Perempuan dalam Pengentasan Kemiskinan
di Desa Katangka Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa



OLEH :
MUHAMMAD CHAEROEL ANSAR                  E121 13 321               2013
HARDIYANTI HASAN                                          E121 13 323               2013
DWI RAHMAYANI                                                E121 13 504               2013
SRI WAHYUNI IBRAHIM                                    E121 33 333               2013
KASWANDI                                                             E121 13 333               2013


UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014
   
KOMPONEN
PENJELASAN
JUDUL
Pemberdayaan Perempuan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Katangka Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa
LATAR BELAKANG MASALAH
Keadaan ekonomi saat sekarang ini yang tidak menentu dan akibat perkembangan zaman, para wanita ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja. Wanita memiliki beberapa potensi yang juga tidak kalah dibanding dengan kaum pria, baik dari segi intelektual, kemampuan, maupun keterampilan. Eksistensi kaum wanita di abad ke-21 ini nantinya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi juga dapat bekerja membantu suami meningkatkan penghasilan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagai individu, perempuan memiliki harapan, kebutuhan, dan minat serta potensinya sendiri. Perempuan juga membutuhkan aktualisasi diri yang seoptimal mungkin demi pengembangan dirinya, sesuatu yang pada akhirnya juga memberi dampak positif pada pengembangan keluarga dan masyarakatnya.
Dari hasil pendataan PemDes Katangka tercatat sebanyak 387 Ibu Rumah Tangga (perempuan) di Desa Katangka Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Sulawesi  Selatan merupakan pengangguran yang tidak memiliki kegiatan eksternal. Sungguh disayangkan, pilihan untuk membangun diri sebagai pribadi yang produktif belum dikembangkan yang pada potensinya tampak semangat untuk berkumpul untuk bergerak satu sama lain di desa tersebut.
Dalam kebijakan dan strategi mengenai pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia yang disusun pemerintah, dicantumkan tentang visi dan misi Pemberdayaan Perempuan. Visi pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya keseteraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan lima misi pemberdayaan perempuan yaitu :
1)      meningkatkan kualitas hidup perempuan,
2)      meningkatkan kualitas keseteraan dan keadilan gender,
3)      penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan,
4)      menegakkan Hak Asasi Manusia bagi perempuan, serta
5)      meningkatkan kualitas dan kemandirian oraganisasi perempuan.
Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan bagi perempuan untuk membangun dan mengembangkan diri dalam pengentasan kemiskinan. Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.
PERUMUSAN MASALAH
Keinginan hidup yang lebih baik sangat diharapkan masyarakat Desa Katangka. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan akses tentang ekonomi alternatif menjadikan masyarakat Desa Katangka seperti masyarakat yang tertinggal. Terlebih kurang perhatian pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan lembaga ekonomi nirlaba untuk memberdayakan potensi yang ada di sekitar desa tersebut. Sehingga dari semua data yang ada ditemukan potensi untuk memberikan pemberdayaan masyarakat terkait bidang ekonomi. Berdasarkan fakta dan argumentasi diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1.      Bagaimana gambaran perempuan di Desa Katangka,
2.      Bagaimana cara memberdayakan Ibu-ibu rumah tangga di Desa Katangka dengan pengetahuan manajemen atau kewirausahaan?
3.      Bagaimana mengembangkan potensi ibu-ibu rumah tangga guna mengestaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian.
TUJUAN
1.      Mengetahui gambaran perempuan di Desa Katangka,
2.      Memberdayakan Ibu-ibu rumah tangga dalam bidang sosial ekonomi atau kewirausahaan,
3.      Meningkatkan kemandirian dan pengentasan kemiskinan.
INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM
1.      Kepedulian masyarakat terhadap masa depan dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara.
2.      Antusias Ibu-ibu rumah tangga di Desa Katangka dalam mengikuti pembinaan dan pelatihan kewirausahaan.
3.      Adanya tambahan pengetahuan dan penghasilan Ibu-ibu rumah tangga di Desa Katangka dengan memanajemen potensi pertanian yang ada di desa tersebut.
4.      Keterlibatan rekan-rekan mahasiswa serta dosen-dosen dalam melakukan pengabdian Masyarakat akan semakin tinggi dengan memberikan pengarahan dan pelatihan dalam memberikan seminar kewirausahaan.
5.      Dengan meningkatnya penghasilan dan keterampilan Ibu-ibu rumah  tangga di Desa Katangka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang Sosial Ekonomi.
LUARAN YANG DIHARAPKAN
·         menciptakan masyarakat yang mandiri dan partisipatif;
·         membangkitkan semangat kewirausahaan untuk mengurangi angka pengangguran di Desa Katangka Kab. Gowa;
·         menanamkan nilai kesetiakawanan sosial dan penanaman jiwa kepedulian yang responsif terhadap lingkungan;
·         menciptakan suatu tulisan ilmiah mengenai Desa Katangka.
·         masyarakat bersedia untuk melanjutkan program-program.
KEGUNAAN
·         Ibu-ibu rumah tangga di Desa Katangka mendapatkan pengetahuan mengenai kewirausahaan;
·         Memberikan kegiatan yang positif untuk masyarakat Desa Katangka dalam pengentasan kemiskinan;
·         Mengurangi pengangguran di Desa Katangka Kab. Gowa;
·         Meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pengolahan potensi pertanian;
·         Terbentuknya kelompok-kelompok yang produktif di Desa Katangka Kab. Gowa.
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
------------------- Pasang foto tentang masyarakat disana lalu jelaskan bahwa ini desa yang akan kami bina (lokasinya, dinamika kehidupannya, dsb). Oke
METODE PELAKSANAAN
·         Analisis Masalah,
·         Analisis Kebutuhan,
·         Penyusunan Program,
·         Pelaksanaan Program,
·         Tahap Publikasi melalui situs web dan sosial media,
·         Tahap Evaluasi Program,
·         Tahap Monitoring,
·         Tahap Pembuatan Laporan.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Selama 12 minggu atau 3 bulan.
KEMITRAAN
----------------------
USULAN BIAYA
·         biaya yang diusulkan untuk kegiatan ini adalah
No
Jenis Pengeluaran
Biaya yang diusulkan
1
Gaji dan Upah
Rp.8.400.000
2
Bahan Habis Pakai
Rp.11.800.000
3
Peralatan
Rp.4.200.000
4
Perjalanan
Rp.3.600.000
Jumlah
Rp. 28.000.000
·         untuk justifikasi anggaran terlampir.

Keuntungan Penggunaan Teknologi dalam Pemerintahan (Tugas Wawasan IPTEKS)

Keuntungan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sesuatu yang patut kita syukuri karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan tugas yang harus dikerjakan. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.
E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem jaringan internet. Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.
1.      Pengertian E-Government
            E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:
§  Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
§  Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

§  Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

§  Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, kordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.
Karakteristik e-government diantaranya :
1.      Interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan seerti masyarakat luas, pebisnis dan unit0unit kerja di lingkungan pemerintah lainnya.
2.      Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer, dan internet)
3.      Mempermudah dan praktis dalam pelayanan pemerintah terhadap berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).

2.      Tipe E-Government
a.       G2C (Government to Citizens)
G2C merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:
·         Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke kantor dan antri untuk memperoleh pelayanan;
·         Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai;

·         Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara gratis); dan lain sebagainya.

b.      G2B (Government to Business)
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh aplikasinya adalah:
·         Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
·         Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;

c.       G2G (Government to Governments)
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
d.      G2E (Government to Employees)
Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contoh aplikasinya adalah:
·         Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan;
·         Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.

3.      Bidang E-Government
a)      online sevices adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke luar baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Tetapi yang terpenting disini adalah pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait, contohnya seperti pembayaran retribusi, pajak properti atau lisensi.
b)      government operations adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah, lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti electronic procurement, manajemen dokumen berbasiskan web, formulir elektronik dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet.

4.      Aplikasi E-Government
a)      Pelayanan KTP Online
Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website.
Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
·         Menyimpan biodata Penduduk
·         Menyimpan data Kecamatan
·         Menyimpan data permohonan
·         Menyimpan data masa berlaku

b)      Pelayanan Izin Gangguan (HO) Online
Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya.
Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO) tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha baru atau perepanjangan izin gangguan lama. Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapat mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini

5.      Jenis-Jenis Pelayanan pada E-Government
Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikan beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Government. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama:
·         Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan; dan
·         Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-Government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: Publish, Interact, dan Transact.
1.      Publish
            Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas Publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain ygberkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website) departemen atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Contoh:
·         Para pengusaha dapat mengetahui prasyarat dan prosedur perijinan dalam mendirikan usaha
·         Pelajar SMU dapat mengetahui informasi berbagai program studi yang ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi beserta prasyaratnya
·         Masyarakat secara online dan real-time dapat mengetahui mekanisme pelayanan pembuatan KTP, KK, dan pelayanan lainnya, serta dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum,
·         Ibu-ibu dapat memperoleh informasi mengenai cara hidup sehat dari situs Departemen Kesehatan;

2.      Interact
            Pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask questions, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya). Contoh:
·         Dosen dapat mencari informasi spesifik mengenai beasiswa lanjutan studi di luar negeri yang dikoordinir oleh Dikti.
·         Masyarkat dapat menyampaikan keluhannya kepada pemerintah melalui mailing list atau e-mail atau berintaksi langsung melalui chatting,
·         Pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui web-TV (konsep tele-medicine);

3.      Transact
            Pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contoh:
·         Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara online
·         Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet
·         Para pengusaha perkebunan, pertanian, maupun kehutanan dapat secara aktif melakukan jual beli produknya melalui bursa berjangka dari komputernya masing-masing;

Tujuan Penerapan E-Government
Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan e-government adalah salah satu caranya.Selain itu tujuan penerapan e-government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengertian dari tata pemerintahan yang baik (good governance) menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, adalah :penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.”Dalam dokumen yang sama dinyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik memiliki beberapa unsur yaitu :
¯  partisipasi, semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakikli kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
¯  supremasi hukum, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
¯  transparansi, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga
¯  cepat tanggap, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
¯  kesetaraan, semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
¯  efektif dan efisien, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
¯  bertanggung jawab, para pengambil keputusan di pemerintahan, sector swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat ke dalam atau keluar

Negara yang diakui sebagai negara yang menduduki posisi pertama dalam menerapkan konsep e-government adalah Kanada. Hal ini dikarenakan ambisi Kanada yang menargetkan untuk mewujudkan pemerintahan yang paling terkoneksi dengan warga negaranya di seluruh dunia, pada tahun 2004. Ranking ini dibuat dalam riset yang dibuat oleh Accenture pada tahun 2001, dan hasilnya adalah seperti berikut ini secara berurutan :
1. Kanada,                               8. Hong Kong,                        15.Spanyol,
2. Singapura,
                           9. Jerman,                                16.Belgia,
3. Amerika Serikat,
                 10. Irlandia,                             17.Jepang,
4. Australia
,                             11. Belanda,                            18.Portugal,
5. Denmark,
                            12. Perancis,                            19.Malaysia,
6. Inggris,
                                13. Norwegia,                          20.Italia,
7. Finlandia,
                            14. Selandia Baru,                    21. Afrika Selatan
.